YES RADIO, Cilacap : Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah yang masuk katagori rawan bencana, termasuk Tsunami.
Berdasarkan peta rawan tsunami, ada enam kecamatan yang berpotensi terdampak bencama tsunami yakni Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Adipala, Binangun, Kesugihan dan Nusawungu.
Kepala Stasiun Klimatologi Semarang dan Koordinator BMKG Jateng – Sukasno mengungkapkan, pihaknya telah membuat peta rawan bencana tsunami untuk level kecamatan.
Peta tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab Cilacap dengan harapan masyarakat bisa terakomodir.
“Saat ini gempa bumi semakin sering terjadi. Maka, kami memberikan rekomendasi kepada Pemkab Cilacap untuk membangun bangunan tahan gempa”, ujar Sukasno.
Selain itu, bangunan seperti mall, rumah sakit dan lainnya harus mulai dilihat spesifikasinya untuk mengantisipasi bangunan tersebut bisa untuk tempat evakuasi atau tidak.
Kepala Stasiun Geofisika BMKG Banjarnegara – Setyoajie Prayoedhi mengatakan, peta rawan tsunami tersebut disusun berdasarkan permodelan aktivitas Subduksi Selatan Jawa 8,8 Skala Richter.
Berdasarkan permodelan tersebut jarak maupun dampak tsunami yang dihasilkan tiap kecamatan bervariasi atau tidak sama.
Untuk itu, peta rawan tsunami tersebut bisa dijadikan rujukan oleh Pemkab Cilacap dalam Menyusun rencana kontingensi nantinya.
“Wilayah pesisir selatan banyak muara sungainya, maka dari itu masyarakat yang berada di wilayah bantaran sungai patut waspada jika terjadi gempa diatas 8 SR yang dapat memicu tsunami”, ungkap Setyoajie.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap – Tri Komara Sidhy mengatakan, saat ini ada 45 shelter tsunami di Kabupaten Cilacap.
Ke 45 shelter tersebut masih perlu diuji ketahanan bangunan jika terjadi gempa di atas 8 SR.
Namun, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi ke wilayah yang berpotensi terdampak tsunami.
Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya dampak yang ditimbulkan.
“Kami harap nantinya akan ada shelter di enam kecamatan rawan tsunami tersebut baik bangunan milik pemerintah, milik swasta, maupun dunia usaha”, imbuh Tri Komara.