Dampak Banjir Rob, Pantai Selatan Cilacap Butuh Break Water

YES RADIO, Cilacap : Banjir rob yang kerap terjadi di pesisir Kabupaten Cilacap perlu mendapat penanganan serius.
Sebab dalam satu bulan, masyarakat di kawasan ini kerap terdampak gelombang tinggi yang disertai pasang air laut.
Ketinggian airnya bahkan bisa mencapai 5 meter dan masuk permukiman warga.
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas dibutuhkan penanganan mendesak seperti pembangunan pemecah ombak atau break water.
Adapun dampak dari banjir rob di Patai Sodong mengakibatkan puluhan warung rusak mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
Bahkan bajir rob juga merusak bangunan talut dan mengkikis tanggul di sekitar warung.
Pj Bupati Cilacap – Yunita Dyah Suminar mengungkapkan, dalam 1 bulan air pasang sampai dengan 5 meter, kemudian masuk ke daerah yang mungkin ada pemukiman dan juga tempat wisata sehingga cukup membahayakan.
“Dalam penangan dampak banjir rancaman gelombang tinggi di Pantai Selatan Cilacap, Pemkab Cilacap telah mengusulkan anggaran 600 miliar, namun hanya disetujui 100 miliar dan penanganan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWS SO”, ungkap Pj Bupati.
Selain menambah pemecah ombak, diusulkan juga pembuatan jalur penyelamat yang juga bisa dimanfaatkan untuk wisata, sehingga ketika ada kejadian yang tidak diinginkan masyarakat bisa melalui jalur tersebut.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cilacap – Taufik Nurhidayat mengatakan, penanganan banjir pesisir dibutuhkan konstruksi pemecah ombak, bukan hanya tanggul penahan ombak saja.
“Karena kewenangan lahan ada di wilayah Kodam IV Diponegoro, sehingga terkait dengan warung yang rusak, APBD Cilacap tidak bisa masuk di wilayah tersebut karena belum dihibahkan”, ujar Taufik.
Sementara itu, Dandim 0703/Cilacap – Letkol Inf Andi Afandi menyatakan, dengan garis pantai 248 meter menjadi potensi besar.
Namun menurutnya di jalur selatan ada keunikan yang berbeda dibanding pantai utara.
“Terkait dengan tanah pantai, pesisir adalah pangkal pertahanan yang menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan dalam hal ini TNI AD, namun tidak mutlak apabila dimanfaatkan dengan kemaslahatan bersama”, kata Dandim 0703/Cilacap.