Musrenbang 2023, Bupati Cilacap; Prioritas Kebutuhan Masyarakat Harus Diselesaikan

YES RADIO, Cilacap : Bupati Cilacap – Tatto Suwarto Pamuji meminta pejabat pemangku kebijakan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Cilacap untuk dapat menjalankan tugas dengan amanah.
Diantaranya mengoptimalkan hasil rencana RKPD yang berfokus pada pembangunan Infrastruktur, Pemulihan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan masyarakat.
Bupati mengungkapkan, prioritas kebutuhan masyarakat harus benar – benar ditampung dan diselesaikan.
“Pendidikan merupakan prioritas yang pertama, kemudian yang kedua adalah kesehatan. Namun ada juga infrastruktur yang masih belum selesai, sehingga di tugas terakhir saya ini harus bisa diselesaikan. Hal ini merupakan hutang yang harus saya bayar, namun jika nantinya tidak lunas maka yang meneruskan adalah Bupati selanjutnya”, ujar Bupati.
Adapun pembangunan di Kabupaten Cilacap juga dinilai tidak bisa lepas dari program bangga mbangun desa.
Bupati menambahkan, dimasa pandemi saat ini diharapkan kebutuhan masyarakat nantinya juga dapat terlayani.
“Semua pihak termasuk masyarakat tentunya dinilai harus memiliki peranan dalam mendukung program pemerintah, diantaranya bangkit dari pandemi melalui disiplin prokes”, ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kabupaten Cilacap – Sujito menjelaskan, bidang infrastruktur telah dicatat mendapatkan porsi lebih, terutama pada pembangunan jalan yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Cilacap.
Selain itu terdapat pembangunan infrastruktur lainnya berupa jaringan air minum dan jambanisasi keluarga.
“Anggarannya yakni sekitar lebih dari 100 miliar di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 juga akan dilanjutkan dengan anggaran pusat yakni kurang lebihnya sama dengan anggaran sebelumnya”, jelas Sujito.
Sujito mengatakan, adanya pembangunan jalan Nasional, jalan Kabupaten atau Provinsi diharapkan dapat betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Negara.
Sehingga hal yang menjadi kewenangan provinsi dinilai harus dikoordinasikan dengan provinsi.
“Sementara yang menjadi kewenangan pusat diminta harus melapor ke pihak pusat untuk dapat diperbaiki oleh pusat. Kemudian untuk pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan UMKM yang harus berjalan optimal”, katanya.
Sedangkan terkait kondisi Pendidikan maupun Kesehatan khususnya pengentasan stunting hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Cilacap.
Keduanya tidak luput dari fokus pembangunan dan sudah masuk dalam rancangan RKPD 2023 yakni dengan porsi anggaran pendidikan yang telah menyesuaikan dengan kebijakan pusat yaitu minimal 20 persen dari APBD atau dianggarkan sekitar 930 miliar.
Sedangkan anggaran untuk kesehatan minimal 10 persen dari APBD atau dengan jumlahnya mencapai sekitar 494 miliar.
“Kami harap, adanya rancangan RKPD Kabupaten Cilacap 2023 nantinya dapat menjawab serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Cilacap”, imbuhnya.