Pemuda Pancasila dan LSM GMBI Cilacap Deklarasikan Jaga Kerukunan dan Kamtibmas

YES RADIO, Cilacap : Perselisihan organisasi masyarakat atau ormas Pemuda Pancasila dengan LSM GMBI di Gombong – Kebumen tidak menular ke wilayah Kabupaten Cilacap.
Justru kedua ormas ini menyatakan deklarasi dan sepakat serta berkomitmen menjaga hubungan yang baik dan keamanan, ketertiban di Kabupaten Cilacap.
Deklarasi ini diucapkan di hadapan Kapolres Cilacap – AKBP Leganek Mawardi beserta jajaran di halaman Mapolres Cilacap, Kamis (26/08/21).
Adapun Isi dari deklarasi tersebut yakni menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.
Tidak akan melakukan mobilisasi massa ke wilayah Kabupaten Kebumen, sanggup menjaga kerukunan dan keharmonisan antar Ormas, Pokmas dan LSM demi terciptanya situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Cilacap yang kondusif.
Kapolres Cilacap – AKBP Leganek Mawardi mengapresiasi langkah dari pengurus Pemuda Pancasila dan LSM GMBI Cilacap tidak tersulut emosi dan melakukan aksi serupa di Cilacap, sehingga deklarasi kesepakatan yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga hubungan yang Harmonis.
“Terimakasih dan apresiasi atas kehadiranya dalam rangka kita merespon konflik yang terjadi diwilayah Kabupaten Kebumen. Ini adalah respon yang luar biasa temen-temen dengan penuh kesadaran, juga atas Deklarasi kesepakatan yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga hubungan yang Harmonis”, ujar Kapolres.
Kapolres juga mengajak para anggota PP dan juga GMBI untuk bersama-sama memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, agar tidak merugikan berbagai pihak.
Sementara itu Kasat Intel Polres Cilacap – AKP Gatot Sumbono mengungkapkan, sesuai dengan arahan dari Kapolda Jateng, Ormas tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti penangkapan atau sejenisnya.
“Kami mohon untuk masing-masing pimpinan baik dari Ormas PP maupun LSM GMBI, agar bisa mengendalikan anggotanya agar tidak mudah terprovokasi”, kata Kasat Intel Polres Cilacap.
Selain itu, jika ada perkembangan sekecil apapun agar disampaikan ke aparat penegak hukum agar tidak berkembang menjadi besar.