YES RADIO, Cilacap : Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana alam di Cilacap, sebesar 250 juta.
Bantuan tersebut diberikan oleh BNPB kepada Bupati Cilacap – Tatto Suwarto Pamuji.
Staf Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB – Niko Tri Leksono mengungkapkan, bantuan dana siap pakai ini diberikan untuk membantu penanganan darurat bencana alam.
“Belakangan ini beberapa wilayah di Cilacap mengalami banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Focus penanganan bencana alam masih pada kelompok rentan dari para pengungsi, sehingga pengoptimalan kebutuhan dasar pengungsian atau tenda darurat akan terus dipantau oleh BNPB”, jelas Niko.
Sementara itu Bupati Cilacap – Tatto Suwarto Pamuji mengucapkan terima kasih atas kepedulian BNPB menanggapi laporan kebencanaan di Kabupaten Cilacap.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB serta kepada masyarakat dan pihak-pihak yang mau turun langsung membantu korban bencana. Kebencanaan di Cilacap ini harus menjadi keperihatinan serta perhatian dari semua pihak”, ungkap Bupati.
Bupati mengatakan, Pemkab Cilacap telah menyiapkan semua kebutuhan dampak pasca bencana, seperti karung penahan banjir, kelengkapan tenda, selimut, permakanan, serta obat-obatan.
“Kami juga akan terus melakukan pemantauan secara langsung atau realtime 24 jam selama 7 hari”, ujarnya.
Senada, Kepala BPBD Kabupaten Cilacap – Wijonardi menjelaskan, berdasar data BPBD Cilacap, sejumlah bencana yang terjadi di Cilacap di antaranya angin puting beliung yang terjadi di 5 kecamatan.
“Akibat kejadian tersebut, 1 rumah milik warga roboh, 7 rumah rusak berat, dan sebanyak 126 rumah mengalami rusak ringan dengan kerugian mencapai 500 juta”, kata Wijonardi.
Sedangkan untuk banjir yang terbesar tahun ini melanda 11 kecamatan dan 45 desa.
Kemudian, tanah longsor di Majenang, Karangkemiri dan Karangsari Gandrungmangu.
“Hingga saat ini belum terdapat korban jiwa dari adanya bencana alam di Kabupaten Cilacap. Hal ini dinilai sebagai keberhasilan bersama baik masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Cilacap yakni terkait program pengurangan resiko bencana”, tuturnya.
Pihaknya berharap, nantinya ada dukungan sarpras dari pemerintah dalam bentuk kendaraan operasional standar lapangan.