Pengurus SPP PWK Cilacap Dikukuhkan, FSPPB Komitmen Perjuangkan Kedaulatan dan Ketahanan Energi

YES RADIO, Cilacap : Pengurus Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) Cilacap periode 2024-2027 resmi dikukuhkan.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Gedung Patra Graha dan dilanjutkan dengan resepsi Malam Pekerja, Kamis (24/10/24).
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) – Arie Gumilar mengungkapkan, pihaknya masih fokus mengawal isu kedaulatan dan ketahanan energi, sesuai apa yang Presiden Prabowo Subianto sampaikan baru-baru ini.
Pihaknya juga berkomitmen untuk memperjuangkan dan mengembalikan lagi Pertamina Satu, serta mengawal kedaulatan dan ketahanan energi.
“Apa yang sudah kita dengar disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan apa yang kami perjuangkan sejak dulu. Kebetulan nama Kabinetnya juga Kabinet Merah Putih. Kita berharap memang orang-orang yang duduk di Kabinet ini, orang-orang merah putih. Betul-betul memikirkan bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Arie.
Menurutya, pengelolaan energi sebagai sumber daya alam sudah semestinya diberikan kepada anak bangsa sendiri, selanjutnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Selain itu, belakangan ini pihaknya juga berupaya berjuang memberikan masukan kepada pemerintahan baru dengan memberikan usulan bagaimana semestinya pengelolaan energi di masa yang akan datang.
Terutama di kepemimpinan Prabowo yang menurutnya memang mencanangkan untuk kemandirian energi nasional.
“Kita sudah mengadakan studi kajian berbagai kalangan dan stakeholder memberikan penguatan kepada penguatan kepada perundang-undangan. Khususnya Undang-Undang tentang migas. Karena sejak 2012 UU migas sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dan sampai hari ini belum ada revisi Undang Undang,” ungkapnya.
Sebelumnya, pihaknya juga telah mengadakan fokus grup diskusi dengan Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) yang pada kesimpulannya, bahwa pengelolaan sektor migas dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971.
“Yang pasti kita harus optimis menatap masa depan dengan kehadiran pak Prabowo. Karena beberapa waktu yang lalu sebelum beliau dilantik itu juga sudah ada isu yang beredar bahwa pak Prabowo ingin Pertamina, PLN dan sektor-sektor strategis lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu di bawah langsung Presiden,” jelasnya.
Arie menegaskan, pihaknya masih konsisten mengembalikan Pertamina Satu dan mengevaluasi kebijakan subholding Pertamina yang jelas tidak efisien dan jelas bentuk privatisasi Pertamina.
Sehingga, dengan sektor Migas kembali ke UU Nomor 8 tahun 1971, Pertamina akan kembali menjadi perusahaan negara yang terintregasi dari hulu ke hilir.
Sebab, dengan kebijakan holding dan subholding telah banyak dampak negatif, di antaranya inefisiensi yang tentunya berdampak pada masyarakat.
“Kita menolak adanya rencana IPO (initial public offering) terhadap subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina yang diserahkan kepada Pertamina International Shipping, yang informasinya akan IPO pada tahun 2025, ini kita tolak. Karena terjadi penambahaan HPP (Harga Pokok Penjualan) dari harga produksi, yang kemudian rakyat harus menebus BBM dengan harga yang lebih tinggi,” katanya.
Sementara itu Ketua SPP PWK Cilacap periode 2024-2027 – Dwi Jatmoko mengatakan, jajaran pengurus dan anggota nantinya fokus memperjuangkan untuk mengembalikan Pertamina Satu yang kemanfaatannya dirasakan elemen masyarakat.
“Tantangannya tentu lebih banyak, karen kita dihadapkan tujuan untuk memecah belah pertamina yang sedang kita perjuangkan bersama Federasi untuk mengembalikan lagi menuju Pertamina Satu yang tentu kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya Dwi.
Pada pengukuhan ini, pihaknya juga melakukan pembekalan pada seluruh pengurus SPP.PWK berikut Majelis Perwakilan Organisasi (MPO), section head hingga level supervisor.