YES RADIO, Cilacap : SIG melalui anak perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SBI Pabrik Cilacap bersama masyarakat membahas rencana strategis atau renstra pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan tahun 2023-2027.
Pembahasan bersama ini merupakan bentuk keterlibatan masyarakat atau para pemangku kepentingan atau stakeholders untuk bersama-sama merumuskan dan berkontribusi memberikan masukan maupun ide untuk kesuksesan pelaksanaan program CSR lima tahun ke depan.
Community Relations Manager SBI – Dewi Hestyani mengatakan, keterlibatan masyarakat adalah kunci sukses pelaksanaan CSR di lapangan.
Sehingga harapannya semua program pengembangan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal dan tepat sasaran.
“Untuk kelancaran pembahasan ini, SBI bekerja sama dengan Social Departement Center atau Sodec PSDK Fisipol Universitas Gadjah Mada atau UGM yang didaulat sebagai fasilitator”, ungkap Dewi.
Pada hari yang sama, SBI menggelar Forum Konsultasi Masyarakat (FKM) tingkat Kabupaten tahun 2022-2023 dan diikuti oleh perwakilan masyarakat dari lima kecamatan di sekitar operasional SBI.
Ajang ini merupakan bentuk laporan dan keterbukaan informasi atas pelaksanaan program CSR atau pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022.
“Kami berterima kasih dan memberi penghargaan kepada semua pihak atas kerjasamanya, sehingga program CSR bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan dukungan luas di masyarakat”, tuturnya.
Beberapa capaian yang telah dilaksanakan di tahun 2022 di antaranya penyaluran beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur, tanggap bencana, pengembangan UMKM, edukasi sampah berbasis rumah tangga untuk memberikan nilai lebih, peningkatan kapasitas dengan pelatihan, kegiatan tanam mangrove, serta kepedulian dan kelestarian seni dan budaya.
“Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2022 telah mengantarkan sebuah pencapaian tertinggi dengan diterimanya penghargaan Proper Emas untuk SBI Pabrik Cilacap dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK”, imbuhnya.