YES RADIO, Cilacap : Penunjukkan dewan direksi dan jajaran komisaris Pertamina yang berujung polemik akhir-akhir ini segera disikapi oleh pekerja Pertamina, termasuk Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) Cilacap.
Dalam konferensi pers di kantor SPP PWK Cilacap, Senin (18/11/2019) mereka sepakat menolak pimpinan dengan latar belakang buruk.
“Serikat pekerja menolak siapapun calon direksi atau komisaris yang memiliki track record buruk, masih tersangkut kasus korupsi, serta para calon yang pernah berstatus narapidana” ujar Dwi Jatmoko, Sekjen SPP PWK Cilacap didampingi Bimada Gurit selaku Kabid Infokom SPP PWK dalam konferensi pers.
Menurutnya, hal ini terkait dengan citra perusahaan Pertamina sebagai perusahaan besar yang bonafid.
“Apa jadinya jika perusahaan besar seperti Pertamina yang sudah masuk global fortune dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten, dan rekam jejaknya sangat diragukan” tegasnya.
Lebih lanjut serikat pekerja tidak berkepentingan menolak masuknya orang per orang, namun menolak dengan tegas karakter, attitude dan latar belakang yang tidak sesuai kebutuhan.
Untuk itu pihaknya berharap Kementerian BUMN tidak lagi melempar wacana yang memunculkan polemik di masyarakat.
“Ini karena masih banyak PR BUMN terkait sinergitas antar BUMN, maupun BUMN yang masih merugi” imbuhnya.
Sedangkan kepada seluruh anggota SPPPWK, pekerja Pertamina dan masyarakat agar tidak terpancing berita-berita yang menggoreng isu seolah sikap serikat pekerja ini didasarkan unsur SARA.
“Framing seperti ini mengerdilkan perjuangan FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu –red) yang terbukti selalu mengawal setiap kebijakan demi eksistensi bisnis Pertamina dari dulu, tidak hanya saat ini” tutup Dwi. (sdy)
